Artikel Menarik
Loading...
Monday, May 14, 2012

Info Post
Pertama mendengar kata hukum administrasi negara yang terlintas yaitu hukum yang mengatur mengenai administrasi di dalam penyelenggaraan negara. Arti secara khusus memang tidak ada, tetapi dari beberapa tokoh mendefinisikan hukum administrasi mermacam-macam. Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara.” Dari artian tersebut bisa dimengerti bahwa hukum administrasi merupakan aturan yang mengikat badan dalam melakukan suatu hal berkenaan dengan kewenangan yang dipunyai. Definisi lain diberikan oleh: J.H.P. Beltefroid mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya.” Definisi yang diberikan oleh Beltefroid ini hampir sama dengan artian yang diberikan oppen hein diatas, jadi berupa peraturan-peraturan untuk badan kenegaraan. Defnisi yang sedikit berbeda dikemukakan oleh  E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.
Hukum administrasi dari sejarahnya merupakan warisan negara Belanda yang disebut Administratif recht atau Bestuursrecht yang berarti Lingkungan Kekuasaan/ Administratif diluar dari legislatif dan yudisil. Istilah dari hukum administrasi negara sendiri juga bermacam-macam, diantaranya E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi pada cetakan pertama memakai istilah hukum tata usaha Indonesia, kemudian pada cetakan kedua menggunakan istilah Hukum tata usaha Negara Indonesia, dan pada cetakan ketiga menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia. Sedangkan Wirjono Prajokodikoro, dalam tulisannya di majalah hukum tahun 1952, menggunakan istilah “Tata Usaha Pemerintahan”. Ada istilah pula dari Djuial Haesen Koesoemaatmadja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara, menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara dengan 2 alasan sesuai dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970. Kalau oleh Prajudi Armosudidjo, dalam prasarannya di Musyawarah Nasional Persahi tahun 1972 di Prapat mengunakan istilah Peradilan Administrasi Negara. Sedangkan W.F. Prins dalam bukunya Inhiding in het Administratif recht van Indonesia, menggunakan istilah, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia.
Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan Negara/masyarakat, sehingga lapangan yang kan digalinyapun sangat luas dan beranekan ragam dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan hukum administrasi yang ada di indonesia sekarang ini masih memeiliki beberapa kelemahan dikarenakan masih belum berkembangnya ilmu hukum administrasi dibandingkan dengan administrasinya itu sendiri.  Padahal hukum administrasi negara itu harus mampu menjadi sabuk bagi administrasi negara di indonesia. Dengan demikian model hukum administrasi yang seperti apa yang bisa menjadi hukum yang mengatur administrasi secara tepat dan sesuai dengan masyarakat Indonesia modern ini.
Hukum administrasi yang ada di Indonesia ini merupakan secara filosofisnya masih kepada hukum peninggalan penjajah. Peraturan-peraturan yang ada cenderung merupakan upaya pemerintah untuk mengatur masyarakatnya seperti negara Belanda mengatur negara jajahannya yaitu Indonesia, jadi konsep filosofis semacam ini tidaklah tepat.
Kita tengok dalam hal pelayanan publik oleh aparatur negara. Secara artian, pelayanan publik sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayan an publik. Pelayanan publik yang sekarang ada masih cenderung menerapkan pola lama, yaitu negara sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan berorientasi negara membutuhkan pelayanan yang diberikannya tersebut. Paradigma negara kesejahteraan belum sepenuhnya dijalankan di negeri ini, negara masih cenderung dengan pelayanan publik yang belum menguntungkan masyarakat.
Jika kita melihat kinerja dari pihak swasta dalam memberikan pelayanan. Pihak swasta cenderung lebih care di dalam memberikan pelayanan publik. faktor keuntungan yang diperoleh mungkin juga mempengaruhi, swasta secara filosofis membutuhkan masyarakat di dalam pelayanannya, jadi merekalah yang berperan aktif dengan mengutamakan kwalitas pelayanan.
Hukum administrasi bisa dikatakan belum mampu mengatur secara efektif dalam pelayanan publik. Hukum yang ada perkembangannya belum secepat perkembangan model administrasi yang ada. Kenapa administrasi berkembang hukum administrasinya juga harus berkembang?
Hukum administrasi negara merupakan sebagai titik pangkal dari setiap administrasi negara (administrative law epicentrum). Selain itu hukum administrasi sebagai law belt segala tindakan administrasi (administration epicentrum) jadi bila hukumnya tidak berkembang maka administrasi tidak bisa disabuki dengan maksimal, hasilnya sudah tentu banyak administrasi yang tumpang tindih dan tidak jelas.
            Selain itu beberapa permasalahan yang kini terjadi pada sistem administrasi Indonesia :
  1. Belum adanya Peraturan Payung sistem administrasi negara
  2. Munculnya pola administrasi negara yang tidak standar
  3. Munculnya lembaga -lembaga baru non departemen (bersifat adhoc) yang mempunyai tugas-tugas reguler dari lembaga-lembaga yang sudah ada, sehingga mengurangi luas kewenangannya, dan cenderung menimbulkan saling tindih kewenangan tersebut.
  4. Masih adanya urusan pemerintahan yang seharusnya diserahkan kepada daerah, akan tetapi justru masih ditangani oleh pemerintah  pusat.
  5. Akibat adanya pemaknaan yang keliru terhadap otonomi daerah , arogansi daerah dalam bentuk munculnya berbagai peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan pusat, atau menghambat kebijakan-kebijakan utama pemerintah pusat.
  6. Pembangkangan daerah terhadap beberapa kebijakan dan peraturan di tingkat menengah, dengan alsasan telah menginduk dengan ketentuan yang lebih tinggi.
  7. Terjadinya tumpang tindih kebijakan administrasi untuk penanganan pengaturan suatu masalah,
  8. Malfungsi peradilan administrasi maupun akses-akses penyelesaian sengketa di bidang administrasi negara, sehingga tidak mampu melindungi warga negara
  9. Sistem Hukum Administrasi keuangan. Tidak/kurang mendukung progresivitas pencapaian pembangunan
  10. Penalisasi Hukum Administrasi
  11. Lebih menitikberatkan kepada procedure daripada outcome
  12. Pengembangan Hukum administrasi negara lebih mengedepankan sisi suspect di banding trust
  13. Hukum administrasi negara yang lebih banyak sebagai pengaturan, dan bukan yang memotivasi peran masyarakat
Menjadi tampak jelas adalah bagaimana prosedur menjadi suatu yang diagungkan, memang tidak salah pula bila prosedur itu dibuat, namun yang terlupa dari sistem administrasi kita adalah bagaimana dengan outcome nya. Jika yang dikeluarkan tidak bermutu, maka akan tidak efektif pula pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Orientasi pada hasil seperti yang dilakukan oleh pihak swasta dengan mengutamakan kwalitas pelayanan dan produk, sehingga efektif di dalam pelayanan terhadap publik. namun yang berat disini adalah bagaimana mengubah paradigma pelayanan publik oleh aparatur negara. Paradigma yang sekarang belum berorientasi pada tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD RI 1945. Paradigma post bureaucratic yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai, produk , dan keterikatan terhadap norma. Mengutamakan misi, pelayanan dan hasil akhir (outcome). Menekankan pemberian nilai (bagi masyarakat), membangun akuntabilitas dan memperkuat hubungan kerja. Menekankan pemahaman dan penerapan norma-norma, identifikasi dan pemecahan masalah, serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Menekankan pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan, mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan menganalisis hasil dan memperkaya umpan balik.
Mengubah sistem tidak semudah mengubah peraturan perundang-undangan, dengan paradigma yang ada sekarang amat susah untuk mengubah menajadi pelayanan publik yang berbasis negara kesejahteraan. Harus ada perubahan paradigma dari hukum yang mengatur menuju hukum yang melayani. Dari manusia untuk hukum menuju hukum untuk manusia seperti perkataan Prof Satjipto Rahardjo dan juga dari hukum yang mengatur menuju hukum yang memotivasi.
Hukum administrasi di cita-citakan
Dalam Negara modern dewasa ini yang dikenal dengan istilah “ Welfare State “ atau Negara kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/ persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya. Atas dasar ini maka pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat melakukan/ bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah “ Freis Ermessen “. Namun tidaklah dapat berjalan efektif secara lama jika peraturan belum juga terbentuk.
Kedepan hukum administrasi harus mampu berada lebih depan daripada perkembangan administrasi itu sendiri, hukum administrasi harus mampu mengimbanginya. Selain itu anggapan yang selama ini ada harus diubah, orientasi bukan lagi pada formalitas bekerjanya negara tetapi lebih pada kesejahteraan masyarakat bukan kepada kekuasaan atau kewenangan semata. Dibangun berdasarkan kepercayaan  (based on trust) dan bukan kecurigaan (based on suspect), serta pemahaman hukum sebagai satu kesatuan nilai kemanfatan (utility) dan bukan sekadar norma positif (legality). Berorientasi kepada hasil (outcome) dan  bukan hanya kepada pemenuhan prosedur. Bersifat tidak hanya responsif tapi harus progresif. Membuka lebih besar pintu dan ruang partisipasi masyarakat. Hukum yang mampu mendukung dinamika administrasi negara dan kalau perlu justru menjadi motivator penggerak pengembangan, dan bukan hukum yang menghalangi. Dan selain itu mampu memberikan rasa aman baik kepada masyarakat maupun administratur. Adanya Pertanggungjawaban administratur yang jelas.
Selain tersebut diatas hukum administrasi negara yang baik bagi Indonesia harus didasarkan pada sumber hukum yang tepat yang dimiliki dan sesuai dengan masyarakat Indonesia itu sendiri, diantaranya yaitu :
1.      Pancasila, sebagai sumber segala sumber hukum
2.      sumber hukum dalam arti formal yaitu Pembukaan UUD 1945, UUD 1945, UU dan Perppu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan semua harus mampu bersinergi, sinkron dan juga koheren satu sama lain.
3.      sumber hukum dalam pengertian sosiologis



Oleh Lilik Haryadi
Program Fast Track 2012
Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro


Sumber :
Materi Kuliah Prof Yosh Johan Utama pada kelas Fast Track 2012 MIH Undip

0 komentar: